21 Januari 2026 — Pusat Penelitian Tsunami dan Mitigasi Bencana (TDMRC), Universitas Syiah Kuala, menekankan bahwa banjir berulang di Aceh—khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang dan Peusangan merupakan indikasi jelas tingginya kerentanan wilayah tersebut terhadap bencana hidrometeorologi. Kondisi ini membutuhkan pendekatan mitigasi berbasis pemodelan risiko dan perencanaan spasial jangka panjang.
Pernyataan ini disampaikan oleh Prof. Dr. Syamsidik, Direktur TDMRC, dalam Webinar Tematik iLearn berjudul “Bencana Alam & Pemodelan Risiko”, yang diselenggarakan secara daring. Dalam presentasinya, Prof. Syamsidik menjelaskan bahwa Aceh Tamiang telah berulang kali mengalami banjir besar, termasuk pada tahun 2006, 2022, 2023, dan akhir 2025.
“DAS Sungai Tamiang merupakan salah satu DAS terbesar di Aceh dan memiliki tingkat kerentanan banjir yang sangat tinggi. Di beberapa segmen sungai, relokasi bahkan menjadi satu-satunya pilihan realistis, seperti yang terlihat di Desa Lintang, Kuala Simpang,” kata Prof. Syamsidik.
Namun, beliau menekankan bahwa relokasi harus dianggap sebagai pilihan terakhir karena tantangan sosial, ekonomi, dan perencanaan spasialnya yang kompleks. Menurutnya, kurangnya perubahan signifikan dalam pola penggunaan lahan dan zona penyangga sungai selama bertahun-tahun telah memperburuk risiko banjir.
Prof. Syamsidik juga mempresentasikan hasil observasi lapangan yang menunjukkan kerusakan parah pada infrastruktur jembatan di beberapa wilayah Aceh, khususnya di DAS Peusangan dan Bireuen. Kerusakan yang teridentifikasi meliputi:
- Abrasi dan erosi parah pada abutmen jembatan,
- Struktur atas jembatan tersapu akibat luapan air yang berkepanjangan, dan
- Runtuhnya pilar jembatan akibat pengikisan dasar sungai.
Selain itu, data curah hujan harian menunjukkan lonjakan intensitas curah hujan ekstrem, dengan akumulasi harian mencapai sekitar 300 mm di beberapa stasiun pengamatan. Prof. Syamsidik mencatat bahwa meskipun kejadian seperti itu jarang tercatat di Aceh, perubahan iklim dapat menggeser pola badai dan meningkatkan intensitas curah hujan di wilayah khatulistiwa.
Selama diskusi, TDMRC juga memperingatkan risiko rasa aman palsu yang timbul dari pembangunan infrastruktur pengendalian banjir fisik, seperti tanggul, tanpa kontrol perencanaan spasial yang ketat.
“Tanggul seringkali mendorong masyarakat untuk menetap lebih dekat ke sungai. Idealnya, harus ada zona penyangga yang dilindungi setidaknya 50 meter dari tanggul, bebas dari bangunan dan berfungsi sebagai area penyangga,” tegas Prof. Syamsidik.
Ia menambahkan bahwa pemodelan risiko harus digunakan tidak hanya untuk perencanaan teknis, tetapi juga sebagai dasar untuk kebijakan spasial, strategi mitigasi sosial, dan penentuan parameter perlindungan risiko oleh industri asuransi dan reasuransi.
Prof. Syamsidik juga mempresentasikan data tentang jumlah rumah yang rusak akibat banjir. Grafik menunjukkan bahwa Aceh Utara dan Aceh Tamiang mencatat tingkat kerusakan perumahan tertinggi, diikuti oleh Aceh Timur dan Bireuen. Data ini menegaskan bahwa dampak banjir bukan hanya sementara tetapi juga menyebabkan kerusakan struktural pada kawasan permukiman.
Dilaporkan juga bahwa total korban jiwa mencapai 561 orang, menggambarkan besarnya bencana tersebut. Ia menekankan bahwa banjir di Aceh bukanlah peristiwa terisolasi, melainkan bencana regional dengan dampak yang luas, yang membutuhkan pendekatan mitigasi berdasarkan pemetaan risiko, pengelolaan DAS, dan koordinasi kebijakan lintas kabupaten/kota.
Saat ini, TDMRC, bersama dengan tim Universitas Syiah Kuala, telah membentuk Satuan Tugas (SATGA) untuk Respons Senyar Aceh 2025 guna mengadvokasi pemerintah daerah dan pusat untuk pengembangan infrastruktur pengendalian banjir di setidaknya tiga DAS prioritas: DAS Meureudu, Peusangan, dan Tamiang. Dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, 18 kabupaten/kota terdampak, dengan 10 di antaranya ditetapkan sebagai daerah kerja Satuan Tugas USK karena parahnya dampak yang terjadi. Meskipun demikian, keterbatasan pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tetap menjadi tantangan utama bagi upaya penanggulangan bencana yang komprehensif. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor antara akademisi, pemerintah, dan industri sangat penting untuk membangun sistem manajemen risiko bencana yang lebih adaptif dan berkelanjutan di Indonesia.
Webinar ini juga menampilkan Dr. M. Rais Abdillah, Kepala Program Sarjana Meteorologi di ITB, yang membahas aspek meteorologi dari bencana alam, dan dimoderatori oleh Fiza Wira Atmaja, Kepala Departemen Riset Industri di Indonesia Re. Diskusi tersebut menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara penelitian bencana, pemahaman iklim, dan industri dalam mengembangkan sistem manajemen risiko bencana yang lebih berkelanjutan di Indonesia.
